Home / Berita Umum / Terduga SPR (Supriyono) Dikira Melanggar Klausal UUD

Terduga SPR (Supriyono) Dikira Melanggar Klausal UUD

Terduga SPR (Supriyono) Dikira Melanggar Klausal UUD – Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) memutuskan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono jadi terduga masalah sangkaan korupsi berkenaan bahasan, pengesahan serta realisasi Budget Pemasukan serta Berbelanja Wilayah (APBD) serta APBD Pergantian Kabupaten Tulungagung Tahun Budget 2015-2018.

Dia dikira terima uang beberapa Rp4,88 miliar sepanjang periode dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo berkenaan dengan bahasan serta pengesahan APBD serta atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Budget 2015-2018.

“Terduga SPR (Supriyono) dikira melanggar klausal 12 huruf a atau huruf b atau klausal 11 atau klausal 12 B Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 seperti sudah dirubah dengan Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Kantornya, Senin (13/5).

Masalah ini adalah peningkatan masalah dari Operasi Tangkap Tangan pada 6 Juni 2018 yg menjaring Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Syahri sendiri telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 10 tahun penjara serta denda sebesar Rp700 juta dalam masalah suap infrastruktur. Diluar itu, hakim mencabut hak politiknya

Febri memaparkan dalam persidangan Syahri, tersingkap uang yg diserahkan ke Supriyono buat ongkos ambil budget Pemberian Propinsi serta praktik uang mahar buat memperoleh budget baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Spesial, ataupun Banprop yg dihimpun dari uang fee beberapa kontraktor buat duberikan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

“Dalam persidangan Syahri Mulyo tersingkap kalau SPR terima Rp3.750.000.000 dengan detail, Penerimaan fee project APBD Murni serta APBD Pergantian sepanjang empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500.000.000 seiap ap tahunnya atau keseluruhan lebih kurang Rp2 miliar,” kata Febri.

Selanjutnya penerimaan yg dikira buat menjadi lancar proses bahasan APBD, membuat jadi lebih mudah pencairan DAK, serta Pemberian Keuangan Provmsi sebesar Rp750.000.000 semenjak 2014 sampai 2018. Paling akhir, fee project di Kabupaten Tulungagung sepanjang tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

“KPK senantiasa menda|ami sangkaan penenmaan lain yg terkait dengan jabatan terduga SPR jadi Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 2018,”

Febri menyampaikan sepanjang proses Penyelidikan masalah ini, semenjak 25 April 2019, KPK sudah kerjakan kontrol pada 39 orang saksi baik yg dilaksanakan di KPK atau wilayah.

About penulis77