Home / Internasional / Strategi Nasional Pencegahan Korupsi fokus Pada Tiga Bidang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi fokus Pada Tiga Bidang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi fokus Pada Tiga Bidang – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan prinsip Indonesia dalam menghindar korupsi lewat implementasi open government dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yg digelar di Kopenhagen, Denmark, Senin (22/10) .

Sejumlah usaha yg udah dilaksanakan pemerintah Indonesia, salah satunya membuat Pelayanan Inspirasi serta Pengaduan Online Rakyat (LAPOR! ) , suatu media inspirasi serta pengaduan berbasiskan social media, mengaplikasikan Satu Peta atau One Map Policy, suatu peraturan yg memiliki tujuan buat membuahkan kabar geospasial yg dapat dipercaya, sampai menerbitkan Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2018 terkait Aplikasi Prinsip Mengetahui Pemilik Kegunaan dari Korporasi dalam rencana mencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana permodalan terorisme.

” Pemerintahan terbuka, transparan, serta akuntabel yg dikerjakan dengan prinsip open government sangat utama buat dikerjakan di Indonesia lantaran dengan kiat itu, peluang buat lakukan tindakan menantang hukum seperti korupsi bisa didesak. Dalam implementasinya, open government serta open data butuh dapat dukungan oleh warga, bagian swasta, akademisi, pun wadah, biar gagasan itu dapat memajukan pembangunan yg lebih efisien serta beresiko maksimum untuk kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, open data makroekonomi yg muncul dengan cara periodik, bisa membawa resiko positif pada investasi langsung asing atau foreign direct investment serta valuasi credit kemungkinan, ” kata Menteri Bambang seperti diungkapkan dalam tayangan wartawan KBRI Kopenhagen

Di IACC yg dikunjungi perwakilan dari 135 negara dengan banyaknya partisan capai lebih dari 2000 peserta dari golongan pemerintahan, akademisi, sampai bagian swasta serta pemangku keperluan pembangunan yang lain, Menteri Bambang memberi contoh best practices dari aplikasi open government di Indonesia, salah satunya metode rencana daring atau e-planning Jogjaplan yg diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta.

Jogjaplan memiliki fungsi jadi medium persiapan program pemerintah supaya dapat dilakukan dengan cara ringan, cepat, tepat, sesuai sama keputusan yg laku, dan membantu andil banyak pemangku keperluan berkenaan. Dengan Jogjaplan, Tubuh Rencana Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa mengoptimalkan satu program biar lebih berfaedah buat warga. Tidak hanya itu, ada juga metode e-budgeting yg dipraktekkan Pemerintah Surabaya.

Metode berbasiskan pc ini memfasilitasi rencana draf Budget Penerimaan serta Berbelanja Daerah (APBD) dengan Pergantian Budget Kegiata (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini bisa dibuktikan bisa mengirit keuangan lokal sampai 30 prosen.

Contoh yang lain merupakan open anggaran yg dilakukan Kota Ambon. Dengan kiat ini, laporan budget ada dalam beberapa situs pemerintahan Kota Ambon hingga bisa dibuka oleh warga yg menghendaki transparansi budget. Dalam soal pemasokan terbuka, Kabupaten Bojonegoro pun berubah menjadi contoh lantaran sukses menempatkan Bojonegoro Open Sistim (BOS) , suatu pusat kabar daring yg menampung terperinci pemasokan barang publik dari hulu ke hilir dengan cara transparan, termasuk kabar pihak yg bekerja buat pemasokan, mutu barang serta layanan, sampai proses audit.

Prinsip open government bisa juga diimplementasikan buat Dana Desa hingga publik bisa memperhatikan pemanfaatan dana serta berbarengan menghindar korupsi. Satu diantaranya contoh aplikasi prinsip itu merupakan aplikasi Dana Desa buat pelayanan kesehatan di Kota Kupang, Kabupaten Sikka, serta Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Di lokasi itu, pemanfaatan Dana Desa dilakukan dengan pendekatan akuntabilitas sosial hingga bisa memajukan efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas daerah, termasuk juga penerimaan bidan, pemasokan perabotan, pembangunan infrastruktur partisan, penyediaan listrik serta air, dan kursus serta peningkatan untuk sukarelawan di sektor kesehatan.

” Indonesia mengharapkan implementasi open government bisa berperan langsung pada beragam bagian pembangunan, mencakup penurunan kemiskinan, perubahan ekonomi, layanan publik, pelestarian lingkungan terus-terusan, serta mencegahan korupsi, ” tegas Menteri Bambang.

Pada Juli 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo udah meneken Ketetapan Presiden Nomer 54 Tahun 2018 terkait Kiat Nasional Mencegahan Korupsi. Lewat Perpres ini, tiap-tiap pemangku keperluan yg turut serta seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi bekerja buat memaksimalkan usaha mencegahan korupsi dengan libatkan warga sipil serta pemangku keperluan nonpemerintah yang lain.

Kiat Nasional Mencegahan Korupsi konsentrasi pada tiga sektor, ialah : 1) perizinan serta tata niaga ; 2) keuangan negara ; serta 3) penegakkan hukum serta reformasi birokrasi. Ke-tiga sektor itu berubah menjadi pokok dari Ide Perbuatan Mencegahan Korupsi yg ikut mengedepankan utamanya implementasi prinsip-prinsip open government hingga negara dapat menghindar praktik-praktik korupsi. Pemberantasan korupsi, tidak cuman berubah menjadi satu diantaranya prioritas khusus Pemerintah Indonesia dalam implementasi open government, pun searah dengan Maksud 16 : Perdamaian, Keadilan, serta Kelembagaan yg Kokoh dalam Maksud Pembangunan Terus-terusan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) .

Open Government Indonesia yg di luncurkan pada 2012 adalah gagasan keterbukaan pemerintah yg memiliki tujuan buat memajukan pemerintah Indonesia buat bertambah inovatif, partisipatif, akuntabel, serta transparan. Gagasan Open Government Indonesia merupakan sisi dari gagasan global Open Government Partnership (OGP) dimana Indonesia ikut berubah menjadi satu diantaranya negara dari 8 negara pendiri gagasan OGP. Tertulis 78 negara bergabung dalam OGP sejak mulai gagasan itu di luncurkan pada 2011 sampai sekarang. Atas usaha berkesinambungan dalam mengaplikasikan nilai-nilai pemerintahan terbuka, baik dalam skema lokal atau internasional, Indonesia sukses menggapai posisi 32 dari 102 negara dalam 2015 World Justice Proyek Open Government Index.

Indonesia pun tengah menyediakan Ide Perbuatan Open Government Indonesia 2018-2020 yg mengedepankan pada utamanya keikutsertaan publik, reformasi birokrasi, perubahan layanan publik, serta akses pada kabar publik dalam implementasi open government. Ide perbuatan itu akan juga konsentrasi dalam perbaikan mutu metode e-procurement, e-catalogue, pun e-planning serta e-budgeting dan dikehendaki bisa memajukan memercepat terciptanya keterbukaan serta keikutsertaan warga salah satunya tentang gosip keterbukaan penganggaran dana desa, keikutsertaan warga berkenaan gosip kemiskinan dan gosip transparansi Beneficial Ownership. Warga bisa ikut pula berikan inspirasi dalam penataan Ide Perbuatan Open Government Indonesia 2018-2020 lewat portal digital yg disajikan pada tautan bit. ly/nap-OGI.

Dalam kunjungan kerja ke Denmark itu, tidak cuman mengunjungi IACC, Menteri Bambang akan juga datang dalam pertemuan bilateral dengan UK Prime Minister’s Anti-Corruption Champion John Penrose MP buat membicarakan mencegahan korupsi yg efisien untuk Indonesia. Tidak hanya itu, Menteri Bambang pun terjadwal buat bersua Danish Minister of Finance serta Danish Minister of Energy, Utilities and Climate dan CEO Investment Fund for Developing Countries (IFU) buat membicarakan contoh technologi teranyar berbasiskan kekuatan baru serta terbarukan hasil Denmark dan kemampuan pemanfaatan kekuatan itu untuk Indonesia.

About admin