Home / Berita Umum / Sekjen PDIP Sebut Dukungan Ke Jokowi-Ma’ruf Bukan Cari Perlindungan Hukum

Sekjen PDIP Sebut Dukungan Ke Jokowi-Ma’ruf Bukan Cari Perlindungan Hukum

Sekjen PDIP Sebut Dukungan Ke Jokowi-Ma’ruf Bukan Cari Perlindungan Hukum – Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan tak ada kepala daerah yg kebal hukum. Lantas dengan kepala daerah yg berikan support terhadap Jokowi-Amin tak bermakna kebal hukum.

” Support terhadap Pak Jokowi bukan bermakna garansi lantas jadi kebal hukum. Bila kita lihatbpresiden pun tak punyai kewenangan buat keterlibatan pada perkara hukum, ” kata Hasto terhadap wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018) .
Hasto yang Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan support dari kepala daerah buat pasangan nomer urut 1 bukan buat mencari perlindungan hukum. Namun support dikasihkan lantaran program-program Jokowi yg dianggap pro rakyat.

Sama dengan Hasto, Juru bicara TKN Lena Maryana Mukti menyebutkan tiap-tiap orang kedudukannya sama di mata hukum walaupun orang beri dukungan Jokowi.

” Sampai kini Presiden Jokowi sejak mulai awal menjelaskan tak kan mengintervensi perkara hukum yg dijumpai oleh siapa-siapa saja. Itu prinsip yg dipegang oleh Pak Jokowi serta tak usah kami gembar-gemborkan lantaran sebetulnya tidak sempat ada perkara yg bebas lantaran ada intervensi dari pemerintah atau dari Presiden Jokowi, ” kata Lena.

Pengakuan TKN ini berkenaan OTT KPK pada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu melalui operasi tangkap tangan (OTT) . Remigo diamankan atas perkiraan suap berkenaan project di Dinas PUPR Pemerintah Pakpak Baharat tahun budget 2018. Penyidik KPK mengambil duwit Rp 150 juta dalam OTT itu.

Ada lima orang-orang yg ditahan KPK, ialah Plt Kadis PUPR Pemkab Pakpak Bharat David Anderson Karosekali (DAK) , Hendriko Sembiring (HSE) , Syekhani (S) , Jufri Mark Bonardo Simanjuntak (JBS) , serta Reza Pahlevi (RP) .

Remigo serta dua terduga yang lain dijaring dengan Clausal 12 huruf a serta Clausal 12 huruf b atau Clausal 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama seperti udah di ubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Clausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

About admin