Home / Berita Umum / Pemda Diharapkan Lebih Memperhatikan Sarana Mudik Lebaran

Pemda Diharapkan Lebih Memperhatikan Sarana Mudik Lebaran

Pemda Diharapkan Lebih Memperhatikan Sarana Mudik Lebaran – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selalu mengatur kesiapan serta perlakuan mudik hari raya Idul Fitri yang akan datang.

Harapannya, tak ada lagi kemacetan serta antrian panjang di gerbang ataupun jalan tol dan rute mudik yang lain.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto menyebutkan, Kemenhub serta pemerintah pusat tak dapat bekerja sendirian dalam menangani kemacetan.

Pemerintah daerah (Pemda) menurutnya harus juga semakin banyak berperan serta untuk ikut menangani persoalan berkaitan transportasi waktu periode mudik Lebaran.

” Pemda harus juga turut. Bagaimana (mengatasi) penyeberangan di pasar tumpah, tempat tempat tinggal makan, pom bensin, ” kata Pudji pada acara Lokakarya Wartawan Kementerian Perhubungan di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/4/2017).

Pudji menjelaskan, pemda berbarengan pihak kepolisian setempat mempunyai hak dalam mengatur serta ambil langkah dalam menghadapi kemacetan di wilayahnya waktu periode mudik.

Diluar itu, ia juga memohon supaya Pemda serta kepolisian bersedia keluarkan aturan. Ia mengambil contoh pentingnya traffic cone untuk pembatas jalan. Pihak berwajib, menurutnya, kerapkali malas keluarkan aturan untuk pengadaan traffic cone di ruas jalan yang dilewati pemudik.

” Traffic cone tidak ingin modalin. Jadi gunakan bambu sisa, dicat, dicor, bambunya (dipancang) ke atas, ” ungkap Pudji.

Ia mengungkap, traffic cone yaitu hal yang vital di tiap-tiap ruas jalan, terlebih yang padat sepanjang periode mudik.

Pada saat yang sama, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkap, perhatian Pemda pada permasalahan perhubungan memanglah kecil.

Ia menyebutkan, cuma ada dua propinsi yang mempunyai alokasi Aturan Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD) untuk Dinas Perhubungan (Dishub) meraih diatas 3 %. ” Cuma DKI Jakarta serta Solo. Bahkan juga ada yang dibawah 1 %, ” terang Djoko.

Ia menjelaskan, hal semacam ini butuh disoroti. Pasalnya, rata-rata Pemda jadi mempunyai aturan yang besar untuk Dinas Pekerjaan Umum.

About admin