Home / Berita Umum / Dinilai Menggelar Kampanye Buat Jokowi, Walikota Semarang Dilaporkan Ke Bawaslu

Dinilai Menggelar Kampanye Buat Jokowi, Walikota Semarang Dilaporkan Ke Bawaslu

Dinilai Menggelar Kampanye Buat Jokowi, Walikota Semarang Dilaporkan Ke Bawaslu – Group Advokat Bela Keadilan (Abeka) sampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi ke Bawaslu Kota Semarang, Kamis (21/3) . Hendi diberitahukan lantaran dikira menyelenggarakan kampanye untuk Jokowi-Amin pada seminar terkait Pandangan Berkebangsaan di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) , Sabtu (16/3) .

” Jadi aktivitas itu nyata-nyatanya deklarasi dari banyak peserta seminar ialah guru-guru agama Islam buat junjung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pokoknya ada kampanye calon petahana, ini udah penyalahgunaan kekuasaan, ” kata Anggota Abeka Aditya Surya Kurniawan, Kamis (21/3) .

Ia menyebutkan dalam aktivitas itu selayaknya deklarasi support Jokowi tak bisa dilaksanakan. Mengingat, Hendi yg mengunjungi acara itu tetap berstatus Wali Kota Semarang. Tidak hanya itu ikut dikunjungi petinggi Pegawai Sipil Negara (ASN) ialah Kementerian Agama, serta memanfaatkan layanan Pemerintah.

” Layanan TBRS itu punya Pemkot, Walikota jadi petinggi negara, ASN, serta yg turut serta dalam aktivitas itu terancam Clausal 280 ayat 1 serta ayat 2 UU No. 7/2017 terkait Pemilu kalau petinggi negara, struktural, atau ASN dilarang ikuti aktivitas yg menuju terhadap berpihaknya pada peserta pemilu. Larang itu pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang terhadap ASN, ” katanya.

Aditya menilainya acara itu ikut miliki potensi berlangsungnya tindak pidana pemilu lantaran diadakan dengan libatkan banyak siswa sekolah yg umurnya belum juga penuhi ketentuan.

” Jelas melanggar banyak dalam aktivitas ini relevansinya dengan siswa sekolah yg belum juga punyai hak pilih sesuai yg dirapikan dalam Clausal 280 ayat 1 huruf h serta Clausal 280 ayat 2 huruf k serta Clausal 280 ayat 4 UU Pemilu, ” tutupnya.

Buat didapati, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Semarang serta Siswa-Siswi Rohani Islam (Rohis) SMA-SMK se-Kota Semarang bergabung pada Sabtu (16/3) . Mereka dengan cara privat berhimpun buat mengerjakan deklarasi menampik tegaknya mengerti khilafah di Indonesia. Gak cuma itu, mereka lantas dengan tegas menjelaskan diri beri dukungan kepemimpinan Jokowi jadi Presiden Indonesia.

Tinggal di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang, deklarasi itu dapatkan support dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Dalam peluang itu, pembacaan deklarasi di pimpin oleh perwakilan AGPAII, M Rofi’i serta Dina Al Hida dari perwakilan Rohis SMA Kota Semarang. Pembacaan deklarasi disertai oleh semuanya peserta yg datang.

” Kami DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kota Semarang serta Rohis SMA-SMK Kota Semarang, beri dukungan penuh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta menampik metode negara khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI Harga Mati! ” hebat mereka serentak.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sendiri yg datang dalam peluang itu mengapresiasi sikap yg ditampakkan oleh guru pendidikan agama Islam berserta murid rohani Islam dari semuanya Kota Semarang itu.

” Alhamdulillah, barusan semuanya guru pendidikan agama Islam serta Rohis se-Kota Semarang memberikan menampik Indonesia jadikan negara khilafah. Ya berikut ini NKRI, kita udah hendak memutuskan dari era kemerdekaan bila basic negara kita Pancasila, ” kata Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang itu.

Wakil Wali Kota Semarang ikut Diadukan

Awal kalinya, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu ikut diadukan Team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandiaga Propinsi Jawa Tengah ke Tubuh Pengawas Pemilu. Gunaryati diadukan lantaran dikira mengerjakan pelanggaran kampanye lantaran menguntungkan Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Senin (11/3) .

Anggota Team Advokasi BPN Prabowo-Sandi Jateng, Listiani mengemukakan perkiraan pelanggaran pidana kampanye itu dilaksanakan pada Kamis (7/3) terus di aula Kecamatan Semarang Utara. Dalam pertemuannya Wakil Walikota berbarengan penduduk didapati berikan pemberian dana transportasi terhadap pengurus RW.

” Itu udah melanggar peraturan kampanye, memanfaatkan layanan pemerintah, ikut untuk pemberian uang terhadap 89 ketua RW, 9 kades, ibu-ibu penggerak PKK, FKK, tokoh agama, tokoh warga, ketua LPMK sampai ketua karang taruna jadi kecamatan, ” kata Listiani, Senin (11/3) .

Ia menyebutkan dalam acara itu, Wakil Walikota ikut mengerjakan kampanye dengan memberikan program kerja Paslon nomer urut 01. Gunaryati ikut menyebutkan kalimat membawa buat anti menyebutkan nomer dua dan mengharapkan pilihan peserta seperti Wali Kota Semarang.

” Wawali mengarahkan buat pelihara satu diantaranya peserta pemilu dengan memanfaatkan layanan pemerintah. Itu udah jelas melanggar clausal 282, 283, 306 ayat 2 serta clausal 547 Undang-undang no. 7 tahun 2017, ” katanya.

About admin